Oleh: uun nurcahyanti | Desember 8, 2011

HARAPAN DAN KENYATAAN DEMOKRASI DI INDONESIA


Indonesia memiliki demokrasi Pancasila yang berakar pada ‘2 tidak’,
yaitu tidak diktaktor mayoritas dan tidak tirani minoritas,
dan berpucuk pada musyawarah dan mufakat.
Tapi apakah rakyat benar-benar rakyat yang memiliki kemampuan untuk
menunjukkan kedaulatannya manakala ada kekuatan baginya?

Pendahuluan

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang khas bagi bangsa Indonesia sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Prinsip demokrasi dinyatakan dengan jelas dan tegas dalam UUD 1945,yaitu :
1. Pembukaan UUD 1945 dalam alinea 4 sebagai berikut : ” … maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada; … kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan…”
2. Batang tubuh UUD 1945 pasal 1 ayat (2) yang berbunyi; kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Penjelasan UUD 1945 pada bab umum dan penjelasan pasal 23 ayat (1)
Karena sistem dan rinciannya yang khas Indonesia maka disebut Demokrasi Pancasila. Sebuah sistem demokrasi yang pelaksanaannya harus mengacu pada landasan idiil Pancasila dan landasan konstitusional UUD 1945, tidak mengacu pada atau dinilai dari konstitusi atau sistem negara lain. Demokrasi Pancasila bukan saja berarti demokrasi politik melainkan juga mencakup demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial, demokrasi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Istilah kerakyatan atau demokrasi menunjukkan bahwa segala sesuatu berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dandiperuntukan bagi rakyat. Perwakilan menunjukan bahwa demokrasi yang dianut bangsa Indonesia pada dasarnya dilaksanakan melalui wakil-wakil dari rakyat. Hikmat kebijaksanaan berarti kearifan dalam mengambil keputusan melalui permusyawaratan.

Kearifan inilah yang memimpin seseorang atau golongan dalam mengambil keputusan, yaitu kearifan untuk mempertimbangkan kepentingan bersama diatas kepentingan perorangan atau golongan. Istilah yang lazim digunakan adalah musyawarah untuk mencapai mufakat. Masing-masing pihak tidak hanya mengejar kemenangan untuk kepentingan pribadi atau golongannya semata-mata, tetapi mengutamakan suatu keputusan yang dicapai sebagai hasil permusyawaratan dan permufakatan itu bagi kepentingan bersama.

Demokrasi ekonomi dijabarkan dalam batang tubuh UUD 1945, seperti yang tercantum dalam pasal 33 UUD 1945 serta penjelasan dari pasal tersebut. Perlaksanaan demokrasi Pancasila diselenggarakan dalam wujud 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara seperti yang terdapat dalam penjelasan UUD 1945, yaitu :
1. Negara adalah negara yang berdasar atas hukum. (Rechtsstaat)
2. Sistem konstitusional.
3. Kekuasaan negara yang tertinggi ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. (Die Gesamte Staatsgewalt Lieght Allein bei der Majelis)
4. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan tertinggi dibawah Majelis.
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Menteri negara ialah pembantu presiden; menteri negara tiak bertanggung jawan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

Kita menyadari betapa jarak antara demokrasi dalam angan dan dalam praktek masih jauh dari kenyataan. Mari kita telaah sekelumit kenyataan pelaksanaan demokrasi di negara kita tercinta ini.
Dalam kehidupan demokrasi, kedaulatan harus diberikan kepada rakyat dan dari aspirasi dari rakyat harus mengejawantah didalam kehidupan eksekutif dan legislative kita. Salah satu kelebihan demokrasi dibandingkan dengan sistem politik lain adalah bahwa dalam demokrasi setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memilih. Ada pepatah Latin yang berbunyi;
• Vox populi,vox Dei (suara rakyat, suara tuhan), kedaulatan rakyat tidak boleh dikompromikan dengan apa dan siapapun juga, sehingga seolah-olah kemauan rakyat adalah kemauan tuhan dalam kondisi yang manipulative.
• Alus populi supreme lex (kekuasaan rakyat adalah hukum tertinggi), tidak ada hokum yang lebih tinggi daripada hokum rakyat.
Dalam wacana demokrasi, pemilu adalah barometer yang paling akurat untuk menangkap aspirasi rakyat, melalui pemilulah rakyat menentukan sikapnya. Tapi untuk itu harus melalui pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Sementara di sisi lain pemerintah orde baru sendiri menetapkan kebijakan dealiranisasi dan dekonfensionalisasi yang sebenarnya tak sealur dengan konsepsi demokrasi, seperti :
• Kebijakan monoloyalitas bagi pegawai negeri kepada Golkar sejak pemilu 1971.
• Penyederhanaan partai-partai (fusi) bagi parttai-partai yang beraliran islam dan nasionalis ke dalam dua partai saja yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai demikrasi Indonesia (PDI).
• Penetapan Pancasila sebagai satu-satunya azaz.
Akibatnya, sebagai kekuatan politik formal, islam bersama golongan-golongan yang lain habis tergusur dari pentas politik nasional. Dan seluruh desain rekayasa tersebut berhasil dituntaskan dalam kurun waktu 15 tahun saja.

Dengan kebijakan tersebut secara otomatis Golkar selalu mampu menjadi mayoritas tunggal (single majority) selama lebih dari tiga dasawarsa. Dan selama itu pula pemilu yang seharusnya menjadi pesta demokrasi rakyat Indonesia akhirnya hanya menjadi ajang untuk melegimitasi status quo. Dan tentu saja terjadi perolehan suara yang sangat tidak berimbang dari para organisasi peserta pemilu karena Golkar selalu memperoleh kemenangan lebih dari 50% suara dan tentu saja kondisi ini membuat PPP dan PDI tidak bisa menjadi partner oposisi tetapi hanya sebagai penggembira saja.

Selain itu, sudah bukan rahasia lagi bila seseorang yang ingin menjadi calon legislatif dalam daftar nomor jadi, maka ia harus menyetor sekian puluh atau sekian ratus juta rupiah pada organisasi induknya. Bila tidak, paling-paling ia hanya akan dapat nomor sepatu.
Akhirnya, rakyat pun tidak diperkenankan heran bila dalam tubuh MPR dan DPR, yang mana rakyat menitipkan suara, terjadi nepotisme, yaitu jika seseorang yang karena pertalian kekerabatan apapun nilainya diberi tanggung jawab publik atau diberi suatu peluang diluar proporsi kelayakan dari keabsahannya maupun kemampuannya. Dan kita bisa melihat dengan sangat terang bahwa ada istri dan anak-anak pejabat duduk daam keanggotaan MPR maupun DPR sedangkan kualitas dan kapabilitasnya masih harus dipertanyakan.

Hal seperti ini terjadi secara rutin dan konstan dan diberi kesan kewajaran yang pada akhirnya dianggap lumrah. Dan yang selalu kita lihat dalam panggung politik nasional pada akhirnya adalah dagelan-dagelan politik yang terbungkus oleh kepentingan segelintir orang.
Kaki para anggota DPR seharusnya ada di pihak rakyat sepenuhnya dan bukan di pihak penguasa. Namun banyak anggota DPR yang belum berfungsi secara wajar apalagi secara maksimal seperti yang dijabarkan dalam UUD 1945 yaitu bahwa tugas mereka adalah mengontrol pemerintah agar tetap berada dalam jalur pengabdiannya pada negara dan seluruh rakyat Indonesia. Dan yang jamak terjadi justru terjadinya kongkalikong antara legislatif dan eksekutif atau dalam istilah yang popule saat ini disebut sebagai kolusi.

Bukanlah hal yang mengejutkan bila dalam meloloskan sebuah Rancangan Undang-undang (RUU), suatu instansi atau departemen memberi angpao kepada anggota dewan. Hal ini jelas menyalahi kewenangan yang diberikan rakyat, apalagi seringkali RUU yang disodorkan itu tidak memihak dan melindungi kepentngan rakyat. Contohnya RUU ketenagakerjaan yang controversial beberapa waktu yang lalu.
Permusyawaratan untuk mufakat yang diangankan dan dikonsepkan oleh para pemimpi awal dan pejuang keberadaan negeri Indonesia ini, justru malah digunakan untuk membuat kesepakatan-kesepakatan yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat tetapi ditujukan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok. Bukan kepentingan bangsa.

Pada awal orde baru pemerintah dan rakyat Indonesia bersepaham dan bertekad untuk melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Murni berarti memegang teguh jiwa dan aksara-aksara pasal demi pasal dalam UUD 1945 serta melaksanakan dengan segenap kemampuan.
Konsekuen berarti setiap halangan dan rintangan yang menghadang pelaksanaan konstitusi harus diatasi dan diselesaikan secara tegas bedasarkan kebenaran demi sebesar-besarnya kepentingan rakyat.Ini berarti siapapun tidak boleh menutupi kebenaran dengan kebathilan dan menyembunyikan kebenaran dari mata rakyat.

Telah kita bahas sebelumnya bahwa demokrasi ekonomi dijabarkan dengan tegas dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945; Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal ini sudah sedemikian terang benderang dan tidak memuat makna ganda sama sekali. Yaitu bahwa seluruh kekayaan alam yang berada di perut bumi, di berbagai bukit dan gunung-gunung, diatas tanah yang berupa hutan dan didalam air yang berupa hasil-hasil sungai, danau dan lautan di seluruh wilayah Indonesia raya harus diperuntukan dan digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Namun mari kita lihat segelintir kenyataan yang tengah terjadi :
• 4% penduduk menguasai 75% kekuatan ekonomi nasional.
• 10% konglomerat memiliki aset 1/3 dari Gross Domestic Product.
• Kontrak kerja dengan perusahaan pertambangan asing memiliki beberapa keistimewaan, yaitu pajak penghasilan menjadi 30 % saja (merosot 5% dari sebelumnya), selain itu perusahaan asing boleh memiliki 100% saham dalam pengelolaan tambang!
• Para pemegang HPH (Hak Pengelolaan Hutan) yang jumlahnya tidak lebih dari 10 orang menguasai lebih dari separo hutan tropis kita. Mereka menggenggam izin untuk mengeksploitasi ribuan/jutaan hektar hutan yang dapat menjamin kemewahan untuk 27 turunan!
Ini semua bisa terjadi karena memang ada kolusi dan konspirasi antara penguasa dan pengusaha jago kandang untuk berjual-beli kekuasaan dan konsesi.

Kenyataan-kenyataan yang sedikit tersebut sudah sangat menyimpang dari ruh dan jiwa demokrasi ekonomi yang dikehendaki UUD 1945. Kolusi antara penguasa dan oknum-oknum tertentu baik yang bermata sipit maupun lebar telah menguras kekayaan Indonesia di daratan maupun di lautan yang seharusnya digunakan sebesar-sebesarnya kemakuran rakyat, bukan kemakmuran keluarga dan sahabat. Kedaulatan politik dan ekonomi telah disubordinasikan dibawah kedaulatan uang.

Penutup

Telah lebih dari tiga dasawarsa dengan generasi yang telah saling berganti, tumbuh dan pergi. Kondisi timpang semakin terang berceceran terjadi. Tidak seyogyanya sebagai rakyat dan pemilik sah negeri Indonesia ini kita berdiam dan duduk gelisah sebagai penonton. Kedzaliman politik dan ekonomi harus dihentikan sesegera mungkin. Bahwa sebagian besar pejabat kita korup adalah hal yang jelas dan sungguh benderang. Dengan segala cara mereka akan mempertahankan status quo karena mereka tidak menghendaki perubahan, apalagi bila itu bernama perubahan kekuasaan. Jika hal ini terus berlanjut maka Indonesia akan menjadi bangsa yang akan semakin terpuruk dan terkucil dari pergaulan internasional, terpinggirkan dari sejarah peradaban dunia.

Struktur moralitas feodalistik masih tinggi dan sengaja ditumbuh-suburkan di bumi pertiwi ini. Ini terlihat jelas karena para pejabat negara dan aparat pemerintah lebih bertingkah dan beranggapan sebagai penguasa yang harus dilayani bukan sebagai pemegang amanah dan mandat dari rakyat yang seharusnya malah melayani rakyat.
Hal ini harus mulai dikikis dan ditempatkan pada fungsi yang sebenarnya yaitu bahwa pemerintah adalah pelayan rakyat dan pengawal utama kebesaran dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Mental feodalistik hanya akan melahirkan raja-raja baru dengan mentalitas yang sama dan yang pada akhirnya hanya akan menyuburkan tirani di segala sektor tatanan masyarakat.

Tentu tidak bisa dipungkiri bahwa setiap hal yang terjadi dalam denyut kehidupan sebuah negara tidak lepas dari tetek bengek urusan politik. Kita juga tidak bisa berpura-pura tidak tahu bahwa di negara Indonesia kita tercinta ini keputusan politik seringkali menjadi keputusan number-one yang memiliki kekuatan maha dahsyat dan menjadi tumpuan atas segala hal yang berhubungan dengan denyut hidup warganya. Oleh sebab itu harus ada perubahan transformatif sesegera mungkin untuk mencapai kondisi demokratisasi yang jauh lebih ideal dan wajar.

Beberapa langkah yang bisa ditempuh untuk proses perbaikan kondisi dan iklim politik Indonesia adalah sebagai berikut :
• Pendidikan politik pada massa rakyat, yang memberikan pencerahan sepenuhnya akan hak-hak mereka sebagai warga negara dan bukan melulu sekedar kewajiban yang dituntutkan negara pada pundaknya yang memang sudah terlalu sering dibebani hak negara dan penguasa. Dengan ini diharapkan mereka memiliki keberanian untuk menyatakan pendapatnya sesuai dengan hati nuraninya sekalipun berbeda dengan penguasa.
• Penguasa yang berada di balik kemeja nama pemerintah harus diyakinkan bahwa mereka akan memiliki legitimasi alias keabsahan yang kuat hanya dengan dukungan rakyat yang sebenar-benarnya, bukan tekanan atau ketakutah n akan materi-materi, tetapi atas dasar kepercayaan. Dan untuk menopang seluruh kepercayaan seantero rakyat Indonesia dibutuhkan keikhlasan untuk melayani kepentingan rakyat dan bersumpah mati untuk membangun kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
• Mendorong kaum intelektual dalam level manapun untuk menyadari sepenuhnya tanggung jawab mereka dalam memasyarakatkan gagasan-gagasan demokrasi dan memberikan keteladanan yang maksimal pada seluruh lapisan masyarakat, juga menjadi parner dinamis pemerintah sebagai pengawal pelaksanaan demokrasi ideal dan wajar di Indonesia.

Musibah demi musibah terus bermunculan di panggung tanah air kita. Perjalanan sebuah bangsa yang bermimpi merdeka bukan sekedar perjalan waktu tetapi juga perjalanan pengalaman keberbangsaan yang tentu sangat kompleks dan nyata. Tentu tidak ada kata terlambat untuk berbenah diri dan itu berarti tidak ada kata takut untuk melakukan sebuah revolusi demi kepentingan berbenah diri itu. Salam perjuangan!

Solo, 03 Juni 1998
Selamat Ulang Tahun, Cha…


Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: